Pemberkatan Nikah

Surat Pemberitahuan dari Pemerintah Kota Depok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 6 Oktober 2016 disampaikan :

1. Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan Par- agraf 1 : Tentang         Pencatatan Perkawinan di wilayah Negara Republik Indonesia :

– Pasal 34 ayat (1) berbunyi : “Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Pera- turan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

– Pasal 34 ayat (2) berbunyi : “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.”

2. Pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Th. 2006 Pasal 102 huruf b berbunyi : “semua kalimat “ wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diatas dengan ini kami beritahukan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tidak melaksanakan pelayanan pencatatan Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan di luar Kantor. Selanjutnya terkait dengan formulir serta permohonan pencatatan Perkawinan di luar kantor, kami nyatakan tidak berlaku lagi

Demikian untuk diketahui dan menjadi maklum.